A.Dasar Hukum Pendataan Keluarga 
 1.Dasar Hukum Terkait Pendataan Keluarga 
  UU No. 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan  Pembangunan KeluargaLihat
UU No 23 tahun 2014 Tentang  Pemerintahan DaerahLihat
PP No. 87 tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi KeluargaLihat
  Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pendataan KeluargaLihat
2.Instruksi Pendataan Keluarga Tahun 2021
 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/544/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021Lihat
 Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9/SE/II/2021 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021Lihat
  Surat Edaran Bupati Kulon Progo tentang Pendataan Keluarga Tahun 2021Lihat
  Instruksi Bupati BantulLihat
  Instruksi Bupati GunungkidulLihat
  Instruksi Bupati Sleman tentang Pendataan Keluarga Tahun 2021Lihat
  Instruksi Walikota YogyakartaLihat
B. Formulir, Pedoman, dan Panduan Pendataan Keluarga 2021
  Pedoman Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021Lihat
 Panduan Manajer Pengelolaan dan Manajer Data Tingkat Kecamatan Pendataan Keluarga 2021Lihat
 Panduan Menjadi Kader Pendata Berkualitas Pendataan Keluarga 2021Lihat
Panduan Pengolahan Data (Aplikasi) Pendataan Keluarga 2021Lihat
C.Materi Pelatihan (Bahan Tayang)
Materi Pelatihan Tim Teaching Kabupaten/KotaLihat
  Materi Pelatihan Manajer PengelolaLihat
  Materi Pelatihan Manajer DataLihat
  Materi Orientasi SupervisorLihat
  Materi Orientasi Kader PendataLihat
D.TIM POSKO
Tim Posko Pendataan Keluarga Tahun 2021Lihat
FAQs PK2021
Scroll to Top